Editor: Seno Akbar
JITOE – Jalan Palembang menuju Pangkalan Balai – Betung – Sekayu dan berujung ke Muara Beliti telah ditambal sulam berkali-kali. Namun, upaya perbaikan jalan yang menggunakan ratusan milyar dana Kementerian PUPR tersebut terkesan tak pernah usai, setelah diperbaiki akan rusak kembali.
Melihat kondisi jalan yang rusak itu, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) Ir. Feri Kurniawan menganalogikan dengan istilah jalan kerupuk, karena terkesan rapuh/ getas, atau mudah hancur.
“Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Sumatera Selatan sebaiknya tidak lagi membuat perencanaan jalan kerupuk seperti itu karena uang yang terserap di jalan itu adalah uang negara,” kata Feri kepada Jitoe.com, Selasa (14/09/2022).
“Kalau membuat perencanaan itu harusnya berdasarkan kondisi lapangan, daya dukung tanah dan kendaraan yang melintas dan jangan terkesan copy paste,” lanjutnya.
Feri yang juga ahli konstruksi bangunan air menambahkan, “Kalau berpikir dengan akal sehat dan manajemen konstruksi maka jalan lintang tersebut dikerjakan bertahap dan dengan hasil yang optimal dan mungkin dana hampir 1 trilyun yang dikeluarkan selama 5 tahun perbaikan jalan itu bisa menghasilkan infrastruktur yang baik.”
Menurut Feri, pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus punya keberanian dan ketegasan terkait kendaraan angkutan batubara yang melintas di jalan umum.
“Sudah ada Perda larangan melintas angkutan batubara di jalan umum,” tambahnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, menurutnya, negara akan mengalami kerugian ratusan milyar per tahunnya disebabkan karena kebijakan yang salah.
“Bisa saja dilaporkan pidana korupsi dengan pasal pembiaran pengerusakan aset negara,” jelasnya.
“Untuk Komisi V DPR RI sebaiknya segera panggil itu kepala Balai Jalan Sumsel dan tanya kenapa tidak bisa buat perencanaan jalan dan kalau perlu ganti dengan yang punya kemampuan perencanaan,” katanya. (*)