Hukum & HAM

ICW Pertanyakan Eks Napi Korupsi Raden Brotoseno, Kenapa Tak Dipecat Polri?

JITOE – Status keanggotaan AKBP Raden Brotoseno menjadi polemik usai dipertanyakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin (30/05/2022).

Lembaga pengawas korupsi itu mengirim surat kepada Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada untuk mengonfirmasi status Brotoseno.

Brotoseno diduga masih aktif sebagai Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meski telah berstatus sebagai terpidana dalam kasus penerimaan suap beberapa tahun lalu.

“Brotoseno telah divonis di atas dua tahun penjara. Untuk itu, ICW mendesak agar Polri menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat perihal status Brotoseno di kepolisian,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan.

Menurut Kurnia, semestinya Brotoseno telah dipecat setelah kasus yang menjeratnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ia mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

Beleid itu berbunyi, “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.”

Baca Juga:   Banding Diterima, Masa Kurungan Alex Noerdin Dipangkas Tiga Tahun

Selain itu, Kurnia mengungkit pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian pada 19 November 2016 yang menyatakan akan mengeluarkan Brotoseno dari Polri jika yang bersangkutan divonis di atas dua tahun penjara.

Sidang Etik

Atas hal tersebut, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara tak memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada sosok perwira menengah itu.

Brotoseno hanya disanksi pemindahtugasan yang bersifat demosi dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara dalam sidang Kode Etik Profesi Polri yang telah dijalankannya.

Adapun pemberian sanksi itu didasari putusan Nomor: PUT/72/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.

Brotoseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 13 ayat (1) huruf a, pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

Ia dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural dengan menerima suap dari tersangka kasus korupsi saat menjabat sebagai Kanit V Subdit III Dittipidkor Bareskrim Polri.

Baca Juga:   Setelah 4 Bulan Jadi Buronan, 1 Dari 2 Pelaku Pencurian Berhasil Dibekuk Polres OKU

Selain itu, Brotoseno juga tak dipecat lantaran mekanisme sidang itu menerima testimoni positif yang diberikan atasan Brotoseno saat berdinas.

“(Pertimbangan sidang etik) Adanya pernyataan atasan AKBP R. Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,” kata Sambo.

Selain itu, kata Sambo, Propam juga mempertimbangkan Brotoseno hanya menjalani masa hukuman tiga tahun tiga bulan dari vonis lima tahun penjara karena berkelakuan baik.

“AKBP R. Brotoseno menerima keputusan sidang KKEP dimaksud dan tidak mengajukan banding,” ujarnya.
Sebagai informasi, Brotoseno ditangkap tim Bareskrim pada 2016 terkait kasus suap terkait kasus dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan periode 2012-2014.

Ia dinilai bersalah oleh majelis hakim dan harus menjalani hukuman pidana selama lima tahun penjara pada 2017. Brotoseno telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020. (*)

CNN: mjo/isn

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button