Pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumsel diperiksa BPK
Editor: Fahlepi Senopati
JITOE – Baru baru ini, dua Kepala Bagian dan Bendahara Pembantu pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov. Sumsel dipanggil BPK lantaran adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel, Ir. Feri Kurniawan, terkait dugaan pelaksanaan proyek pengadaan ATK tahun anggaran 2021 di Biro Pemerintahan dan Otonomi.
Menurut Feri, dana sebesar Rp.75 juta alokasi untuk pengadaan ATK tahun 2021 telah dicairkan namun pembelian barangnya tidak ada.
Selanjutnya, kata Feri, proyek fiktif itu ia laporkan ke BPK dan kemudian BPK menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil dua kepala bagian beserta kepala biro pemerintahan beserta bendahara pada kantor itu.
Terhadap dugaan pengadaan fiktif semacam ini, menurut Feri harus diusut tuntas. “Kasus ini harus diusut tuntas hingga terbuka dan menyeret pada oknum yang melakukannya.”
Feri menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada juga kegiatan lain yang menggunakan dana pemerintah yang difiktifkan.
Terhadap kejadian itu, jitoe.com meminta tanggapan dari Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi daerah Sumsel, Dr. Sri Sulastri, SH. M.Si melalui telepon seluler nomor 081233007xxx. Namun sayangnya telepon tidak diangkat dan di WhatsApp tidak dijawab walau konfirmasi tertulis sudah dibaca (centang dua biru). (*)
