JITOE – DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat paripurna ke-51 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Bertempat di Ruang Rapat DPRD Prov Sumsel, Senin (13/06/2022).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel H. Muchendi, M. SE, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya.
Pada rapat paripurna tersebut Mawardi Yahya mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Prov Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021.
Masing-masing fraksi dalam pandangan umumnya menyampaikan masukan, kritik, serta himbauan. Sumbang pemikiran tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengimplementasikan isu kerakyatan, utamanya soal pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat, dunia usaha, dan retribusi daerah.
Fraksi-fraksi juga secara selaras mengapresiasikan dan mengucapkan selamat atas diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemprov Sumsel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.
Atas pandangan umum tersebut, Mawardi Yahya menanggapi. “Ini masukan luar biasa bagi kita. Jika memang ada kekurangan ataupun kelebihan bagaimana ke depan kita akan meningkatkannya lagi,” kata Mawardi.
Pandangan umum fraksi DPRD Prov Sumsel ini adalah kelanjutan dari Rapat Paripurna pada Rabu (8/6/2022).
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan beberapa poin:
- Nilai Aset Pemprov Sumsel tahun 2021 bertambah sebesar 4,10% dari sebelumnya sebesar Rp.31,99 Triliun menjadi Rp.33,30 Triliun.
- Nilai Kewajiban /utang Pemerintah Pemprov Sumsel sebesar Rp.1,44 Triliun naik Sebesar 68,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.852,70 Miliar.
- Realisasi APBD Prov. Sumsel tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp.9,61 Triliyun atau 88,99% dari anggaran sebesar Rp.10,8 triliyun.
- Dari sisi belanja realisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10,06 Triliun atau 88,17% dari yang direncanakan sebesar Rp.11,41 Triliun.
- Pembiayaan Netto, terealisasi sebesar Rp.529,15 Miliar atau 86,86% dari anggarannya sebesar Rp. 609,23 Miliar.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.79,72 Miliar. (*)
Reporter: Dino Martin
Editor: M. Anton
