Palembang, JITOE.com – Banyaknya kendaraan tambang yang menggunakan pelat luar Sumatera Selatan dinilai sebagai kerugian besar bagi daerah. Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyoroti persoalan ini dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait, Kamis (12/06/2025), karena pajak dari kendaraan-kendaraan tersebut tidak masuk ke kas provinsi, meskipun aktivitas tambangnya berlangsung di wilayah Sumsel.
Deru mendesak perusahaan tambang agar segera mengganti pelat kendaraan operasional mereka menjadi pelat BG. Ia menilai hal ini sebagai langkah penting untuk memastikan pendapatan asli daerah tidak bocor ke provinsi lain.
“Kita sudah beri insentif balik nama. Kita ingin pajaknya kembali ke daerah,” kata Deru.
Dengan menyediakan insentif khusus tersebut, yaitu kemudahan mutasi balik nama kendaraan diharapkan pelaku usaha tidak terbebani dalam proses administrasi.
Selain soal pajak kendaraan, Gubernur juga menyinggung soal keselamatan dan kondisi jalan. Ia mengatakan banyak truk tambang yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan. Keberadaan kendaraan tersebut dianggap berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur serta mengancam keselamatan pengguna jalan lain.
Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan risiko bagi masyarakat yang menggunakan jalan umum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan mendorong solusi jangka panjang.
Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menyebut pembangunan jalan khusus tambang serta pemanfaatan angkutan kereta api merupakan langkah strategis untuk menekan kerusakan jalan umum. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menangani masalah ini bisa memicu keresahan warga.
Menurutnya, jalan khusus tambang bukan sekadar infrastruktur teknis, tapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di tengah tingginya aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah di Sumsel.(*)
