BATURAJA, JITOE.COM — Persoalan ijazah sedang ‘mengular’ di Indonesia. Di tingkat pusat, publik disuguhi polemik panjang mengenai keaslian ijazah Joko Widodo dan persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), persoalan ijazah justru menyentuh langsung kepentingan para siswa. Puluhan siswa SMP Negeri 19 OKU disebut belum mendapatkan ijazah setelah menuntaskan pendidikan, sementara sekolah tersebut dikabarkan menghadapi persoalan internal dan kekosongan kepala sekolah definitif.
Persoalan administrasi pendidikan di SMP Negeri 19 OKU menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada informasi mengenai sekitar 60 siswa yang disebut belum menerima ijazah setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, ijazah para siswa itu belum ditandatangani karena sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini dikabarkan telah berlangsung sejak Februari 2026, setelah kepala sekolah sebelumnya diberhentikan.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini tentu tidak bisa dianggap sebagai urusan administrasi biasa. Sebab, ijazah merupakan dokumen penting yang menjadi hak setiap siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Keterlambatan penyerahannya berpotensi menghambat kelanjutan pendidikan maupun kepentingan administratif lainnya.
Dalam dunia pendidikan, pelayanan terhadap siswa seharusnya tetap menjadi prioritas, terlepas dari persoalan pergantian pejabat atau kekosongan jabatan di lingkungan sekolah. Persoalan kepemimpinan tidak semestinya berujung pada ketidakpastian bagi peserta didik.
Ketiadaan kepala sekolah definitif selama berbulan-bulan juga menjadi persoalan tata kelola yang perlu mendapat perhatian serius. Sekolah tetap harus menjalankan kegiatan belajar mengajar, mengurus administrasi, serta memberikan pelayanan kepada siswa dan orang tua.
Karena itu, pengisian jabatan kepala sekolah bukan sekadar urusan penempatan pejabat. Ada tanggung jawab pelayanan publik yang harus tetap berjalan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten OKU memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada pelayanan pendidikan yang terhambat akibat persoalan struktural.
Terlebih, selama kekosongan jabatan tersebut, mekanisme pelaksanaan tugas kepala sekolah dan kewenangan dalam menyelesaikan dokumen penting harus berjalan secara jelas. Apabila terdapat pelaksana tugas atau pejabat yang diberi kewenangan, pelaksanaan tanggung jawab administratif semestinya tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Data resmi Kemendikdasmen mencatat SMP Negeri 19 OKU sebagai sekolah negeri di bawah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekolah ini memiliki peserta didik serta tenaga pendidik dan kependidikan yang harus didukung dengan tata kelola yang baik.
Sebelumnya, sekolah tersebut juga sempat menjadi sorotan publik terkait pemberitaan mengenai dugaan pungutan terhadap siswa dan persoalan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada Januari 2026. Saat itu, Dinas Pendidikan OKU menyatakan akan meminta penjelasan dari kepala sekolah terkait laporan yang muncul.
Meski persoalan tersebut berbeda dengan masalah ijazah, berbagai sorotan yang muncul di lingkungan sekolah ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan pembenahan tata kelola pendidikan. Setiap persoalan perlu ditangani berdasarkan fakta, disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, informasi mengenai puluhan siswa yang disebut belum menerima ijazah membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Dinas Pendidikan OKU perlu memastikan kebenaran informasi tersebut, menjelaskan penyebab keterlambatan, sekaligus mengambil langkah konkret agar hak para siswa tidak terus tertunda.
Kepastian mengenai status ijazah jauh lebih penting daripada membiarkan persoalan berkembang tanpa kejelasan. Para siswa dan orang tua tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat dari persoalan administrasi maupun kekosongan jabatan di lingkungan sekolah.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan mengenai status kepemimpinan SMPN 19 OKU dan langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala sekolah. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa persoalan yang menyangkut pelayanan pendidikan benar-benar mendapat perhatian.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan pendidikan bukan hanya berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga terpenuhinya hak-hak peserta didik. Ijazah yang menjadi bukti kelulusan bukan sekadar berkas yang bisa ditunda penyelesaiannya tanpa kepastian.
Jangan sampai persoalan administrasi dan jabatan justru mengorbankan kepentingan siswa. Hak mereka atas dokumen kelulusan harus mendapatkan kepastian, dan pemerintah daerah berkewajiban memastikan pelayanan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. (*)
