Lahat, JITOE.com – Penolakan dari warga Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat terhadap rencana eksplorasi energi panas bumi oleh PT Hitay Energy mendapat dukungan penuh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan. Organisasi ini menilai bahwa sikap warga mencerminkan kekhawatiran yang masuk akal terhadap ancaman terhadap ruang hidup, keselamatan lingkungan, dan keseimbangan ekosistem yang sudah ada.
“Jika proyek ini dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat, maka risiko sosial dan ekologis yang lebih besar akan muncul dan dapat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah daripada manfaat yang dijanjikan,” kata Febrian Putra Sopa, Direktur Kampanye WALHI Sumsel. dalam keterangan tertulis, Selasa (15/04/2025).
Bukan hanya soal kerusakan fisik, dampak dari proyek ini juga menyangkut potensi gangguan terhadap kesehatan. Selama tahap konstruksi dan penggunaan alat berat, ada kemungkinan besar kualitas udara akan memburuk karena polusi debu. Kondisi tersebut, berdasarkan pengalaman di proyek lain, berpotensi memicu gangguan pernapasan seperti ISPA yang bisa menjangkiti banyak warga di sekitar lokasi proyek.
Menurut Walhi, proyek energi baru terbarukan seperti geothermal tidak serta-merta bisa dianggap aman. Dalam kasus lain, misalnya di proyek milik PT SERD, pembukaan lahan mencapai lebih dari 45 hektare menyebabkan banjir besar yang merusak rumah dan fasilitas warga. Risiko serupa bisa mengancam Tanjung Sakti, apalagi daerah ini merupakan kawasan hulu sungai dan memiliki tutupan hutan yang padat.
Walhi juga menyoroti bahaya terganggunya habitat satwa liar. Kawasan Tanjung Sakti diketahui menjadi tempat hidup berbagai satwa penting, termasuk Harimau Sumatera. Perusakan habitat bisa menimbulkan konflik antara manusia dan satwa, seperti yang pernah terjadi pada 2019 saat serangan harimau menimbulkan korban jiwa. Situasi seperti ini akan semakin memperparah ketegangan sosial di masyarakat.
Organisasi lingkungan tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Artinya, masyarakat harus mendapat informasi lengkap, dilibatkan sejak awal, dan diberi ruang untuk menolak jika merasa ruang hidup mereka terancam oleh proyek eksplorasi tersebut.
Walhi Sumsel meminta agar pemerintah serta pihak perusahaan menghentikan seluruh proses eksplorasi di wilayah Tanjung Sakti hingga ada kajian lingkungan yang dilakukan secara transparan dan melibatkan warga sebagai pihak utama. Mereka menegaskan bahwa keselamatan ekologis serta perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, menurut Walhi, baik pemerintah maupun perusahaan perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan dan hak hidup warga. Jika rencana ini tetap dilanjutkan tanpa persetujuan yang sah dari masyarakat, dikhawatirkan kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dijanjikan.
Febrian Putra Sopah, selaku perwakilan dari Divisi Kampanye Walhi Sumsel, menyampaikan bahwa langkah ini adalah bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan wilayahnya. Ia menambahkan, proyek apapun harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keselamatan lingkungan dan masa depan warga setempat.(*)
