Palembang, JITOE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mengingatkan, penolakan satu rumah tangga dalam memberikan data kepada petugas survei dapat berdampak besar. Satu penolakan saja disebut mewakili hilangnya informasi untuk sekitar 60 ribu warga. Kondisi ini berisiko membuat kebijakan pemerintah kurang tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Palembang, Edi Subeno, menyampaikan hal tersebut saat bertemu Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, Senin (11/08/2025). Ia menegaskan pentingnya kerja sama warga dalam mendukung pengumpulan data, termasuk dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di daerah.
Edi mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Palembang pada 2024 berhasil ditekan menjadi 9,77 persen dari sebelumnya 10 persen. Pencapaian ini didukung berbagai program Pemkot, seperti bedah rumah, seragam sekolah gratis, pasar murah, hingga bantuan modal usaha. Meski begitu, angka pengangguran masih sekitar 56 ribu orang, sehingga data akurat menjadi kunci merumuskan kebijakan penurunan pengangguran.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Ratu Dewa menegaskan komitmen Pemkot untuk mendampingi BPS di lapangan. Pendampingan ini diharapkan membuat proses pengumpulan data, termasuk data kemiskinan dan inflasi, berjalan lancar dan terintegrasi dengan baik sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Selain itu, BPS juga mendorong peningkatan indeks pembangunan statistik daerah. Tahun lalu, Palembang berada di posisi keempat tertinggi, dan tahun ini ditargetkan bisa lebih baik dengan dukungan penuh dari pemerintah kota serta pemahaman yang lebih baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan data.(*)
