Palembang, Jitoe – Di tengah gemerlap Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Palembang, Sabtu (25/4/2026) siang itu terasa berbeda. Para kepala daerah dari seluruh penjuru Sumatera berkumpul, bukan sekadar menghadiri forum resmi, tetapi membawa harapan dan kegelisahan yang selama ini hidup di wilayah masing-masing. Forum Akselerator Negeri yang digagas Kementerian Dalam Negeri menjadi ruang temu—antara pusat dan daerah, antara kebijakan dan realitas lapangan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memandang forum ini lebih dari sekadar agenda seremonial. Baginya, ini adalah ruang strategis yang mempertemukan suara daerah dengan arah kebijakan nasional. Dalam suasana yang cair namun penuh makna, para pemimpin daerah mendengarkan, mencatat, lalu berdiskusi. Ada keresahan yang disampaikan, tetapi juga optimisme yang mengemuka.
“Kegiatan ini sangat positif,” ujarnya, menegaskan bahwa forum seperti ini membuka peluang bagi daerah untuk tidak hanya menerima arahan, tetapi juga menyampaikan kondisi riil yang dihadapi.
Di balik pernyataannya, tersirat satu persoalan klasik yang belum sepenuhnya terjawab: bagaimana daerah bisa bergerak lincah tanpa melangkahi batas kewenangan. Herman Deru menyinggung pentingnya payung hukum dari pemerintah pusat, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Baginya, kebijakan tidak bisa lahir dari ambisi semata, melainkan harus berpijak pada regulasi yang jelas dan terarah.
Diskusi pun mengalir ke isu yang lebih luas—ketimpangan pembangunan antara Sumatera dan Jawa. Dengan wilayah yang lebih luas dan tantangan geografis yang kompleks, Sumatera menghadapi beban pembangunan yang tidak ringan. Infrastruktur menjadi kata kunci, sekaligus pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Namun forum ini tidak berhenti pada keluhan. Justru di situlah letak kekuatannya. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menangkap dinamika tersebut sebagai energi yang perlu diarahkan. Ia menyebut forum ini sebagai tempat “mendengar curhatan,” tetapi juga memastikan bahwa semangat daerah tetap menyala.
Di tengah berbagai persoalan yang diungkapkan, ada satu benang merah yang mengikat semuanya: keinginan untuk bergerak lebih cepat. Akselerasi pembangunan bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata yang dirasakan hingga ke level paling bawah.
Pendekatan kewilayahan yang diangkat dalam forum ini menjadi langkah penting. Sumatera, dengan segala potensinya, membutuhkan perlakuan yang berbeda—baik dari sisi kebijakan maupun dukungan infrastruktur. Di sinilah peran pemerintah pusat menjadi krusial, bukan hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai mitra yang memahami konteks daerah.
Forum Akselerator Negeri akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan. Ia menjelma menjadi ruang dialog yang hidup—tempat ide bertemu realitas, dan harapan menemukan jalannya. Di antara diskusi dan perbedaan pandangan, satu hal menjadi jelas: pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sinergi, kepercayaan, dan keberanian untuk saling mendengar. (*)
