Muara Enim, JITOE.com – Dugaan praktik pengaturan pemenang tender proyek di Kabupaten Muara Enim memicu aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Selasa (4/11/2025). Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat (KABAPJ) menuntut pemerintah daerah menindak tegas oknum di Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKLPBJ) yang disebut menjadi pengendali lelang proyek.
Koordinator aksi, Adriansyah, menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja UKLPBJ yang diduga menyimpang dari prinsip pemerintahan bersih. Ia menilai, komitmen antikorupsi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah justru dipatahkan oleh praktik-praktik pengondisian di balik layar.
“Kami menduga ada pemufakatan jahat antara Pokja dan Kabag ULP untuk memenangkan salah satu peserta lelang yang sudah diarahkan,” ungkapnya saat berorasi.
Adriansyah menjelaskan bahwa pihaknya membawa 10 contoh hasil lelang yang dinilai janggal dari ratusan tender yang berlangsung di Muara Enim. Salah satunya, kata dia, proyek senilai Rp2 miliar yang hanya mengalami penurunan Rp2 juta dari nilai pagu. Ia juga menyoroti adanya perusahaan yang tetap menang meski tidak memenuhi syarat dukungan administrasi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa mulai memadati halaman kantor bupati sambil membawa spanduk dan pengeras suara. Mereka menuntut aparat penegak hukum serta Bupati Muara Enim untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik curang tersebut.
Dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah, massa menilai jawaban yang diberikan tidak memadai. Asisten I Setda Muara Enim, Andi Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi itu kepada Bupati dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Namun, KABAPJ menegaskan tidak akan berhenti di aksi pertama ini. Mereka berjanji akan turun ke jalan setiap pekan hingga dugaan kolusi dalam lelang proyek benar-benar diselidiki.
Dalam pernyataan tertulisnya, KABAPJ menyampaikan tiga tuntutan utama: (1) Meminta Bupati Muara Enim bertanggung jawab atas dugaan pengaturan lelang sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan bersih dan antikorupsi, (2) Menuntut penangkapan dan penahanan Kepala Bagian ULPBJ Setda Muara Enim yang diduga menjadi otak pengaturan pemenang lelang, dan (3) Mendesak Kapolres Muara Enim untuk menindak dugaan pengkondisian lelang proyek tersebut.
Meminta Bupati Muara Enim bertanggung jawab atas dugaan pengaturan lelang sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan bersih dan antikorupsi. Menuntut penangkapan dan penahanan Kepala Bagian ULPBJ Setda Muara Enim yang diduga menjadi otak pengaturan pemenang lelang. dan Mendesak Kapolres Muara Enim untuk menindak dugaan pengkondisian lelang proyek tersebut.(*)
