JITOE – Manajemen Kartu Prakerja sedang menyiapkan pelatihan program secara tatap muka seiring dengan menurunnya kasus covid-19 di Indonesia.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pihaknya sedang menyiapkan pelatihan dengan skala kecil sebagai pilot project untuk mempelajari cara melaksanakan pelatihan secara luring dengan hasil maksimal.
“Tentu saja kami menyiapkan di lapangan, tetapi karena ini hal baru kami akan sangat hati-hati,” kata Denni, mengutip Antara, Kamis (16/06/2022).
Dengan demikian, saat ini manajemen sedang menunggu komite cipta kerja untuk memberi perintah lebih lanjut mengenai waktu yang tepat melakukan pelatihan tatap muka.
Selama ini, pelatihan Kartu Prakerja dilakukan secara online atau daring. Sejauh ini cara tersebut dianggap efektif khususnya bagi peserta yang ada di pelosok daerah.
Saat memulai pelatihan Kartu Prakerja pada saat pandemi, Denni sempat khawatir apakah pelatihan yang dilaksanakan secara daring itu mampu untuk ditangkap atau dimanfaatkan peserta dari berbagai kepulauan atau daerah jauh.
“Faktanya, di 514 kabupaten atau kota itu semua ada pesertanya. Ketika saya berkunjung ke Nias, Biak, Sumba Tengah, Sumba Barat, Ternate, Manado, Talaud, dan Tanjung Selor, saya betul-betul bertemu dengan sobat prakerja,”katanya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja tahun depan. Bahkan program ini sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Kartu Prakerja bukan program yang khusus ditujukan untuk menangani covid-19. Ini adalah program reguler yang akhirnya dipercepat saat pandemi.
“Kalau Kartu Prakerja itu kan program reguler. Cuma dalam rangka pandemi, digeser jadi semi bansos. Nanti kalau program reguler, tetap ada. Itu tadinya prakerja dimulai awal 2020,” ujar Susiwijono.
Menurutnya, Kartu Prakerja awalnya dibentuk sebagai balai pelatihan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Disusun sebelum ada covid-19 sehingga akan tetap dijalankan. (*)
Editor: M. Anton
