Jakarta, JITOE.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada partai politik, melainkan kepada rakyat yang telah memilih mereka. Pernyataan ini disampaikan di tengah polemik ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung hingga Sabtu (22/2/2025).
Tito mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menerima alasan resmi dari para kepala daerah yang absen. Ia menduga ketidakhadiran mereka bisa disebabkan oleh kendala perjalanan atau adanya kebijakan dari partai politik tertentu.
“Belum ada keterangan resmi, mungkin ada gangguan perjalanan, atau bisa juga karena kebijakan partai,” ujarnya.
Pada hari pertama acara, tercatat 47 kepala daerah belum hadir. Namun, nama-nama mereka yang absen belum diumumkan secara resmi.
Mendagri menegaskan bahwa retreat ini bukan kepentingan pemerintah pusat, melainkan agenda penting bagi kepala daerah agar mereka memiliki bekal kepemimpinan selama lima tahun ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun kepala daerah diusung oleh partai politik, mereka tidak boleh melupakan tugas utama mereka kepada rakyat.
“Partai hanya kendaraan politik. Ketika dia terpilih, tanggung jawab nomor satu bukan lagi kepada partai, tetapi kepada masyarakat,” tegas Tito.
Selain itu, ia meminta agar peserta retreat tidak merasa tegang karena acara ini bukan bagian dari pendidikan militer. Meskipun lokasinya berada di lingkungan Akmil, kegiatan ini lebih fokus pada penerapan nilai-nilai kepemimpinan seperti disiplin dan ketepatan waktu.
“Saya sudah sampaikan, jangan terlalu tegang. Ini hanya tempatnya saja di lingkungan Akmil, tapi bukan pelatihan militer,” jelasnya.
Sementara itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dari PDIP diduga berkaitan dengan instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, sebagai bentuk respons terhadap penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Megawati bahkan meminta para kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.(*)
