Palembang, JITOE.com – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan persoalan kritisnya stok batubara di PLTU Bengkulu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi permohonan izin pengangkutan batubara secara terbatas yang diajukan PLTU Bengkulu setelah kebijakan larangan angkutan batubara melintas di jalan umum wilayah Sumsel diberlakukan sejak 1 Januari 2026.
“Kita ini rujukannya jelas pada undang-undang pertambangan. Aktivitas penambangan tidak boleh beroperasi secara penuh sebelum tersedianya jalan khusus. Intinya gitu. Jadi ini bukan soal menghambat kepentingan pembangkit listrik, tapi soal kepatuhan aturan,” kata Herman Deru, Senin (26/01/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang berlaku dan tidak dalam posisi menanggung persoalan pasokan batubara pembangkit listrik di provinsi lain.
Gubernur Sumsel juga mengungkapkan pihaknya tidak mengetahui adanya distribusi batubara ke PLTU Bengkulu yang melintasi tiga kabupaten di Sumatera Selatan, karena selama ini tidak pernah ada laporan maupun koordinasi terkait lintasan tersebut.
Menurutnya, kondisi pasokan batubara yang dialami PLTU Bengkulu seharusnya dapat diantisipasi dari wilayah setempat. “Di daerah tempat PLTU tersebut berdiri banyak tambang batubaranya,” ungkap Deru.
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menutup aktivitas pertambangan, namun menata sistem angkutan agar tidak lagi menggunakan jalan umum yang berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan risiko keselamatan.
“Gunakan jalan khusus atau manfaatkan jalur air seperti sungai dan laut. Kami tetap berkomitmen menjaga infrastruktur daerah dan keselamatan warga. Kami juga tetap membuka ruang diskusi selama solusi yang ditawarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya..(*)
