Palembang, JITOE.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja daerah hingga sekitar 20 persen pada tahun anggaran 2026.
Di tengah kebijakan penghematan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel tidak menjadi objek pemotongan dan tetap dibayarkan secara penuh.
“Tidak memotong pendapatan mereka, satu sen pun tidak,” kata Herman Deru, Senin (5/1/2026).
Penegasan itu disampaikan seiring langkah pemerintah daerah menata ulang belanja agar lebih efisien tanpa mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Herman Deru menyampaikan kebijakan mempertahankan pendapatan ASN diambil untuk menjaga stabilitas aparatur pemerintahan di tengah pengetatan fiskal yang dilakukan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, keberlangsungan kinerja ASN dinilai berkaitan langsung dengan kepastian penghasilan, sehingga pemprov memilih tidak mengurangi hak pegawai meski anggaran daerah mengalami penyesuaian.
Menurutnya, ASN memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga kondisi kesejahteraan aparatur tetap dijaga agar aktivitas pemerintahan berjalan normal.
Gubernur juga menyampaikan kebijakan tersebut bukan bentuk kelonggaran tanpa konsekuensi, melainkan disertai tuntutan peningkatan kinerja dan tanggung jawab aparatur.
“Harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang nyata dan etos kerja yang tinggi,” tegas Deru.
“Mudah-mudahan dengan akselerasi etos kerja dan semua sistem pelayanan, kita bisa mendapatkan angka satu digit. Kalian (ASN) harus berjuang dan lebih tingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.(*)
