Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini justru menimbulkan dua jenis korban: anak-anak yang mengalami keracunan makanan, dan seorang jurnalis yang kehilangan hak liputannya karena bertanya soal itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam beberapa pekan terakhir, kasus keracunan makanan dari dapur MBG dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Banyak siswa harus dirawat akibat konsumsi makanan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan operasional sejumlah dapur dan memperketat verifikasi, melibatkan BPOM dan Dinas Kesehatan1.
Presiden Prabowo sendiri menyebut ini sebagai “masalah besar” dan berjanji akan memanggil Kepala BGN untuk evaluasi menyeluruh. Namun, janji perbaikan tidak cukup jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas.
Ditengah sorotan MBG, Seorang reporter CNN Indonesia dicabut kartu liputannya oleh Biro Pers Istana setelah bertanya kepada Presiden Prabowo soal MBG dan keracunan anak-anak. Pertanyaan itu diajukan saat Presiden baru kembali dari lawatan luar negeri. Meski Prabowo sempat menjawab bahwa ia akan memanggil pejabat terkait, tak lama kemudian kartu liputan sang jurnalis dicabut karena dianggap “di luar konteks”2.
Langkah ini memicu kritik keras dari berbagai organisasi pers. Dewan Pers, AJI, IJTI, dan PWI menyebut pencabutan kartu liputan sebagai bentuk penghambatan kerja jurnalistik dan ancaman terhadap kebebasan pers. Padahal, pertanyaan soal MBG sangat relevan dengan kepentingan publik.
Demokrasi Butuh Gizi Sehat
Jika MBG bertujuan memberi gizi sehat kepada anak-anak, maka demokrasi pun membutuhkan “gizi sehat” berupa kebebasan pers dan transparansi. Menyediakan makanan bergizi tidak cukup jika informasi tentang pelaksanaannya tidak boleh dipertanyakan. Wartawan bukan musuh negara; mereka adalah mitra publik dalam mengawasi jalannya kebijakan.
Pencabutan kartu liputan bukan sekadar tindakan administratif. Ia adalah sinyal bahwa kritik dan pertanyaan yang menyentuh titik sensitif bisa berujung pada pembungkaman. Ini bukan hanya soal satu jurnalis, tapi soal iklim demokrasi yang sehat. (*)
