Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Lampung, disertai sosialisasi upaya pencegahan korupsi. Acara ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), seluruh bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan inspektorat, akademisi, serta lembaga pengawas tata kelola pemerintahan.
Kunjungan ini, yang merupakan undangan resmi dari Gubernur Mirza, menjadi sorotan sebagai langkah awal memperbaiki birokrasi di tengah tekanan ekonomi dan riwayat korupsi.
Komitmen Mirza: Kolaborasi dan Transparansi
Gubernur Mirza menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kerja bersama antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat,” ujarnya. Ia mengacu pada survei persepsi korupsi 2024 sebagai dasar perbaikan, dengan harapan 15 kepala daerah baru membawa inovasi dan budaya birokrasi transparan. Mirza bercita-cita menjadikan Lampung provinsi maju ekonomi sekaligus bersih secara moral.
Dukungan KPK: Pencegahan Utama
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi inisiatif Mirza yang menghadirkan seluruh kepala daerah, ketua DPRD, dan inspektur. “Saya apresiasi Gubernur Lampung yang sudah menghadirkan kepala daerah, ketua DPRD, dan inspektur se-Provinsi Lampung hari ini,” katanya. Setyo menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai pedoman utama pencegahan korupsi. “Kita bisa saling mengingatkan. Kita harus bekerja dengan prinsip integritas,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar kasus korupsi masa lalu yang menjerat kepala daerah dijadikan pembelajaran, dengan fokus KPK kini bergeser ke pencegahan, bukan hanya penegakan hukum.
Harapan vs Realitas
Kunjungan ini menawarkan harapan, tetapi tantangan tetap nyata. Pertama, meskipun Setyo memuji inisiatif Mirza, kehadiran KPK sebagai undangan resmi bisa dianggap simbolis jika tidak diikuti tindakan konkret. Lampung, dengan peringkat transparansi 15 nasional (2024) dan defisit APBD akibat penurunan ekspor sawit (realisasi pajak 65% hingga Oktober 2025), membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan. Kedua, peran masyarakat dan akademisi yang hadir perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan yang aksesibel. Rendahnya literasi keuangan (di bawah target OJK 45%) memperburuk pengawasan publik, sementara indeks digitalisasi layanan publik Lampung (peringkat 20 nasional) menunjukkan keterlambatan teknologi untuk transparansi. Akar masalah ini memerlukan solusi jangka panjang, bukan janji sesaat.
Konteks Ekonomi dan Sosial
Lampung sedang tertekan ekonomi akibat fluktuasi harga sawit, meningkatkan risiko korupsi dalam proyek atau bantuan. Kasus masa lalu kepala daerah yang korup, seperti yang disebut Setyo, menjadi pengingat bahwa reformasi harus lebih dari retorika. Peningkatan kolaborasi dengan KPK bisa menjadi titik balik, tetapi keberhasilannya bergantung pada eksekusi di lapangan.
Langkah Mendesak dan Peringatan Dini
Kunjungan KPK adalah momentum kritis. Mirza dan kepala daerah harus:Terbitkan Laporan Transparansi: Rilis data anggaran dan proyek dalam 30 hari.
Digitalisasi Layanan: Percepat sistem online untuk pengawasan real-time.
Program Anti-Korupsi: Luncurkan pelatihan wajib dengan KPK untuk birokrasi dan masyarakat.
Tanpa tindak lanjut nyata, reformasi ini bisa gagal, memperburuk kepercayaan publik. Masyarakat diminta awasi kinerja kepala daerah baru dan laporkan korupsi ke KPK.
Kunjungan KPK dan komitmen Mirza-Setyo menawarkan harapan, tetapi keberhasilan bergantung pada aksi nyata. Lampung di ambang perubahan: model pemerintahan bersih. (*)
