Palembang, JITOE.com – Sebanyak 15 warga Sumatera Selatan (Sumsel) yang berada di Kamboja diketahui berangkat tanpa prosedur resmi dan tidak tercatat dalam sistem penempatan pekerja migran. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatra Selatan (BP3MI) Sumsel memastikan seluruh nama tersebut tidak ditemukan dalam Sistem Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI).
Kepala BP3MI Sumsel, Waydinsyah, mengatakan para warga itu awalnya dijanjikan bekerja di restoran di Malaysia dengan kisaran gaji Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan. Namun, setelah tiba di Malaysia, mereka dibawa melalui jalur darat melintasi Thailand hingga akhirnya masuk ke wilayah Kamboja.
“Dokumen paspor mereka biasanya disita oleh sindikat begitu sampai di lokasi pengerjaan,” ujar Waydinsyah, Jumat (20/02/2026).
Setibanya di Kamboja, para korban diketahui dipekerjakan sebagai operator judi daring dan aktivitas penipuan (scamming). Waydinsyah menegaskan Kamboja bukan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia, khususnya untuk jenis pekerjaan tersebut.
BP3MI Sumsel mencatat, keberangkatan non-prosedural tersebut membuat para korban tidak memiliki perlindungan administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Terkait proses pemulangan, 15 warga Sumsel tersebut saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan exit permit dari otoritas setempat. Proses penerbitan dokumen dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang menangani kasus tersebut.
Waydinsyah menyebut KBRI saat ini juga menangani ribuan kasus serupa dari berbagai daerah di Indonesia. Ia memastikan seluruh warga Sumsel dalam kondisi aman.
“Kami terus berkomunikasi, bahkan bisa melakukan video call dan berkirim pesan kapan pun. Kebutuhan makan mereka terpenuhi,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disebut telah berkoordinasi untuk membantu proses pemulangan para warga tersebut.
Kasus ini menambah daftar warga Sumsel yang menjadi korban perekrutan non-prosedural dengan modus tawaran kerja bergaji besar di luar negeri.(*)
