Palembang, JITOE.com – Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kembali muncul kasus dugaan keracunan di Sumatera Selatan. Ia mengatakan pemerintah pusat sudah menyampaikan saran, termasuk kewajiban sertifikat laik higienis bagi penyedia makanan serta pemantauan langsung dari puskesmas di setiap sekolah.
“Kita sudah memberikan saran-saran, memberi waktu semoga ditindaklanjuti,” kata Qodari saat kunjungan kerja mendampingi Wapres Gibran Rakabuming di Pasar 16 Ilir Palembang, Kamis (25/09/2025).
Qodari berharap pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti masukan yang sudah diberikan. Menurutnya, langkah ini penting agar tujuan utama MBG, yaitu meningkatkan gizi anak sekolah, dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru bagi siswa maupun orang tua.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah insiden terjadi di berbagai daerah Sumsel. Kasus terbaru menimpa siswa SDN 178 Palembang, sementara sebelumnya kasus serupa juga muncul di Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), serta pernah dilaporkan di Empat Lawang, PALI, dan Musi Banyuasin. Bahkan di OKI, sempat ditemukan belatung pada salah satu menu MBG yang dibagikan kepada siswa.
Hari ini, belasan siswa SDN 178 Palembang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan usai mengalami mual, muntah, dan sakit kepala setelah mengonsumsi menu MBG. Guru wali kelas menyebut awalnya 13 siswa mengalami gejala, lalu sekolah segera membawa mereka ke Puskesmas Kalidoni. Dari jumlah tersebut, sembilan anak dirujuk ke RS Pusri untuk penanganan lebih lanjut, sementara empat lainnya sudah diperbolehkan pulang.
Menanggapi kejadian ini, Wali Kota Palembang Ratu Dewa langsung menjenguk para siswa di rumah sakit. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua murid dan menegaskan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah kota. Dokter yang menangani menyebut, jika hingga malam kondisi pasien stabil, maka mereka bisa dipulangkan.
Ratu Dewa menambahkan bahwa Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program MBG di sekolah-sekolah. Ia menegaskan, meski program tetap dilanjutkan, pengawasan dari Dinas Kesehatan akan diperketat.
“Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi berwenang untuk mencari solusi terbaik dalam pencegahan sekaligus penanganan kasus keracunan MBG,” katanya.(*)
