Palembang, JITOE.com – Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan di Sumatera Selatan mendapat sorotan tajam dari Gubernur Herman Deru. Ia mengungkapkan, dari sekitar 4 juta kendaraan bermotor yang terdata, hanya sekitar 1 juta yang membayar pajak secara aktif. Kondisi ini disebutnya ironis dan menjadi penghambat dalam upaya pembangunan daerah.
“Kami tidak ingin tiga juta kendaraan yang belum bayar pajak itu justru milik perusahaan. Jalan yang rusak tak bisa diperbaiki tanpa pajak,” ungkap Deru saat membuka Rapat Koordinasi Sub Sektor Perkebunan di Griya Agung, Senin malam (16/06/2025).
Ia menilai, kontribusi sektor swasta sangat dibutuhkan, terutama dalam menaikkan kesadaran membayar pajak kendaraan. Deru meminta perusahaan tidak abai terhadap kewajiban ini karena pembangunan tak bisa hanya ditopang pemerintah.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong agar kendaraan operasional milik perusahaan segera menggunakan pelat Sumsel (BG) jika sebelumnya masih menggunakan pelat luar daerah. Langkah ini menurutnya bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kepatuhan dan rasa memiliki terhadap daerah tempat usaha mereka beroperasi.
Selain soal pajak, Deru menyinggung pentingnya penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan. Ia mengingatkan, CSR tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif, tapi harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Sumsel sendiri telah menyiapkan sistem informasi berbasis data desa untuk memastikan distribusi CSR lebih tepat sasaran dan dapat dipantau secara transparan. Deru berharap sistem ini bisa meminimalkan ketimpangan serta memastikan bantuan dari dunia usaha betul-betul berdampak.
Rakor tersebut juga membahas sejumlah isu penting lainnya, seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perawatan jalan di kawasan perkebunan, hingga pemanfaatan tenaga kerja asing (TKA). Soal TKA, Deru menegaskan bahwa keberadaannya harus membawa manfaat jangka panjang bagi tenaga kerja lokal, termasuk melalui transfer pengetahuan.
“Kita tidak menolak TKA, tapi harus jelas kontribusinya. Jangan sampai justru menggusur peluang kerja untuk masyarakat kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah. Ia menyebut luas lahan perkebunan di Sumsel mencapai 2,8 juta hektare, menjadikannya sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
Agus menambahkan, keberhasilan sektor ini tak hanya diukur dari produktivitas, tapi juga sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.(*)
