Palembang, JITOE.com – Pendapatan yang terus menurun akibat perang tarif dan potongan aplikator yang dianggap tak masuk akal mendorong ribuan driver online di Palembang turun ke jalan. Dalam aksi damai yang digelar di depan DPRD Sumatera Selatan, Selasa (20/05/2025), para pengemudi menuntut perlindungan hukum dan perbaikan sistem kemitraan yang selama ini dinilai merugikan.
Aksi yang diikuti lebih dari seribu massa ini dimulai dengan doa bersama dan shalawat. Para peserta berasal dari berbagai komunitas ojek online yang tergabung dalam Aliansi Ojol Palembang Bersinergi. Mereka melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dianggap tidak berpihak kepada mitra.
M Asrul Indrawan, Ketua Aliansi Ojol Palembang Bersinergi, mengatakan aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan secara serentak di berbagai daerah.
“Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan ke DPRD Sumsel dan berharap akan diteruskan ke DPR RI,” kata Asrul Selasa (20/05/2025).
Tuntutan pertama adalah pengakuan legalitas driver online sebagai bagian dari angkutan penumpang. Kedua, mereka mendesak agar tarif per kilometer ditetapkan secara jelas agar tidak terjadi lagi perang harga antar aplikator. Ketiga, mereka meminta agar perusahaan aplikator yang melanggar regulasi diberikan sanksi, bahkan jika perlu dicabut izinnya.
Selain itu, mereka juga meminta potongan aplikasi tidak lebih dari 10 persen dari penghasilan driver. Menurut mereka, potongan yang terlalu besar membuat penghasilan menjadi tidak layak, apalagi harus dibagi lagi untuk kebutuhan harian seperti bensin dan makan.
Asrul menegaskan bahwa aksi ini tidak akan disertai sweeping terhadap driver lain yang memilih tetap bekerja. Namun, ia menyayangkan kurangnya solidaritas dari rekan-rekan yang tidak ikut ambil bagian dalam aksi.
“Yang tidak ikut aksi tapi tetap bekerja tidak akan kami sweeping. Kita doakan mereka cepat kaya. Yang dia di rumah, kami anggap pengkhianat,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi sekarang membuat banyak driver hanya mendapatkan Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan. Jumlah tersebut dianggap tidak sebanding dengan waktu, tenaga, serta biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap hari.
Menanggapi aksi ini, pihak DPRD Sumsel melalui Kasubag Aspirasi Selvi Ariana memastikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan para peserta aksi akan diteruskan ke pimpinan dewan. Nantinya, aspirasi ini juga akan disampaikan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.(*)
