Palembang, JITOE.com – Sekitar 4.379 koperasi aktif di Sumatera Selatan bakal dioptimalkan pemerintah daerah sebagai bagian dari program nasional Koperasi Merah Putih (KMP). Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dengan memaksimalkan lembaga yang sudah terbentuk dan akrab di masyarakat.
Program KMP yang diinisiasi pemerintah pusat kini mulai dijalankan di tingkat daerah, termasuk Sumsel. Pemerintah provinsi bersama 17 kabupaten/kota diminta membentuk kelembagaan koperasi baru maupun merevitalisasi koperasi lama, dengan dukungan penuh dari Pemprov, Pemkab/Pemkot, serta pembentukan satuan tugas khusus.
Dari total 6.864 koperasi yang tercatat di Sumsel, sekitar 2.453 unit dinyatakan tidak aktif. Namun koperasi yang masih beroperasi akan menjadi prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam struktur Koperasi Merah Putih.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, menyampaikan pendekatan utama dalam program ini adalah mengintegrasikan koperasi eksisting dengan sistem KMP. Di sisi lain, desa dan kelurahan yang belum memiliki koperasi juga akan mendapat pembentukan kelembagaan baru secara bertahap.
“Dari segi Infastukturnya sudah banyak koperasi, masyarakat Sumsel juga sudah terbiasa dengan koperasi, baik itu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM, sehingga nanti petunjuk-petunjuk dalam tahapan koperasi merah putih ini kita ikuti pedomannya, baik itu memanfaatkan Eksisting koperasi yang ada maupun pembentukan baru” jelas Edward.
Revitalisasi koperasi yang sudah ada, menurut Edward, dinilai sebagai pilihan efisien dan cepat, karena tinggal menyesuaikan struktur dan pola kerja dengan arahan pemerintah pusat. Dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah dan dukungan tenaga pendamping, koperasi yang tergabung dalam program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.
KMP dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat di desa. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi dinilai sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga.(*)
