Palembang, JITOE.com – Sejumlah proyek infrastruktur yang sempat terbengkalai di berbagai daerah Sumatera Selatan mulai mendapatkan perhatian kembali. Hal ini menyusul adanya kebijakan bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumsel, yang menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan yang sempat terhenti.
Program bantuan gubernur khusus (Bangubsus) ini tidak semata diberikan berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk di suatu daerah, melainkan didasarkan pada pengajuan yang sesuai dengan kebutuhan dan urgensi daerah. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan bantuan ini, terutama untuk proyek-proyek yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, bantuan tersebut sudah mulai disalurkan sejak periode pertamanya menjabat pada 2018.
“Sejak 2018 ada sebuah peluang keuangan yang bisa didapat oleh kabupaten/kota melalui bantuan gubernur. Bantuan ini semata-mata untuk infrastruktur,” jelas Deru, Senin (14/04/2025).
Ia menegaskan bahwa dana APBD yang dialokasikan untuk Bangubsus tetap menjadi komitmen dalam masa kepemimpinannya saat ini. Prioritas utama tetap pada pembangunan infrastruktur yang belum selesai karena keterbatasan anggaran daerah.
Kriteria pengajuan program pun dibagi menjadi beberapa tingkatan, salah satunya adalah super prioritas, yang mencakup pembangunan infrastruktur mendesak namun tidak bisa dilanjutkan akibat terbatasnya dana.
“Super prioritas adalah sejenis pengajuan yang berkaitan dengan infrastruktur yang dibutuhkan daerah tapi terkendala keuangan dan mangkrak untuk dilanjutkan,” katanya.
Selain itu, ada pula kategori prioritas yang berkaitan langsung dengan program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Pemerintah Provinsi Sumsel juga menjadikan Bangubsus sebagai bentuk penghargaan kepada daerah-daerah yang menunjukkan kinerja baik. Pemberian insentif ini bisa terkait dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC), penurunan angka kemiskinan, atau prestasi lainnya yang dinilai mendorong kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa kepala daerah bahkan telah lebih dulu menyampaikan proposal mereka. Setiap usulan akan ditelaah secara ketat oleh tim khusus. Hanya program yang dianggap sesuai prioritas dan selaras dengan visi pembangunan daerah yang akan diproses untuk mendapatkan bantuan.
Salah satu kepala daerah, Bupati Muara Enim Edison, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki sejumlah program strategis yang tengah disiapkan. Di antaranya pengadaan lahan untuk pembangunan flyover Gunung Megang, peningkatan jalan di Kecamatan Semende Darat Ulu, dan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Panggung dengan Talang Barisan.
Selain proyek jalan dan jembatan, Edison juga menyebut rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di Gelumbang, peningkatan layanan kesehatan melalui rehabilitasi Puskesmas Pulau Panggung, pengembangan jaringan irigasi, hingga pendirian balai benih ikan di kawasan Bedegung sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan di Muara Enim.(*)
