Palembang, JITOE.com – Langkah awal pengendalian banjir di Kota Palembang mulai dijalankan dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp38 miliar dari APBN murni. Proyek ini ditujukan untuk penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kepala Bappeda Litbang Palembang, Korlena, menjelaskan target dana tersebut difokuskan untuk pelaksanaan pekerjaan sepanjang 5,4 kilometer di kawasan Sungai Bendung. Kegiatan yang dirancang meliputi pemenuhan syarat teknis dan sosial, termasuk proses pendataan lahan hingga relokasi warga bila diperlukan.
Selain membiayai pengerjaan fisik, anggaran tersebut juga menjadi fondasi untuk pengajuan pinjaman ke Bank Dunia. Jika disetujui, total pendanaan proyek bisa mencapai sekitar Rp800 miliar, gabungan dari APBN dan sumber pembiayaan internasional.
Pekerjaan yang direncanakan dalam proyek ini mencakup pelebaran drainase, normalisasi sungai, perbaikan jembatan yang menyumbat aliran air, hingga pemasangan pompa tambahan di titik-titik rawan. Semua itu diklaim sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengendalian banjir terpadu.
“Banjir di Palembang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar DAS Bendung. Mulai Juli hingga Agustus akan dimulai penataan dan pelebaran aliran sungai yang selama ini mengalami penyempitan dan sedimentasi,” kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Menurutnya, penanganan dibagi dalam tiga fase, dimulai dari penertiban sosial seperti rumah warga yang berada di bibir sungai serta pemindahan jaringan PDAM dan PLN yang bisa menghambat proses pengerjaan.
Pemerintah Kota Palembang juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSS) Sumatera VIII untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek agar lebih komprehensif. Sinergi ini dianggap penting karena banjir bukan sekadar persoalan drainase, tetapi juga manajemen kawasan dan permukiman.
Wali Kota Ratu Dewa mengingatkan, proyek sebesar ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Ia berharap warga ikut menjaga kebersihan sungai dan mendukung proses pembebasan lahan demi kelancaran pekerjaan.(*)
