Palembang, JITOE.com – Ratusan pedagang Pasar Induk Jakabaring Palembang turun ke jalan, memprotes kebijakan pengelola yang dinilai memberatkan, Kamis (09/10/2025). Mereka menuding PT Swarnadwipa Selaras Adiguna, selaku pengelola pasar, berencana menaikkan tarif retribusi tanpa kesepakatan dan melakukan penyitaan lapak secara sepihak.
Aksi damai yang digelar di depan kantor pengelola itu diikuti pedagang, pengurus, dan anggota Persatuan Pedagang Pasar Induk Jakabaring (PPPJKB). Dalam orasinya, para peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap semua bentuk kenaikan retribusi dan meminta penghentian intimidasi yang disebut kerap dialami sejumlah pedagang.
Koordinator aksi, Achmad Muksin, menyebut aksi ini terpaksa dilakukan karena berbagai upaya mediasi sebelumnya tak membuahkan hasil. Ia menegaskan para pedagang sudah berulang kali meminta kejelasan kepada pemerintah provinsi dan DPRD, namun tak ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami tidak ingin lapak pedagang disita sembarangan. Dua rekan kami, Angkut Jauhari dan Junaidi, bahkan kehilangan tempat usahanya tanpa alasan yang transparan,” ungkap Muksin. Ia juga menyoroti buruknya sistem keamanan dan parkir di area pasar yang dinilai tidak profesional.
Para pedagang memberi waktu tujuh hari kepada pihak pengelola untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada jawaban, mereka berencana kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar, bahkan hingga ke kantor Pemerintah Provinsi Sumsel.
Menanggapi hal itu, Pengawas Umum PT Swarnadwipa Selaras Adiguna, Antoni, mengatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari pedagang dan menghormati aksi yang digelar. Menurutnya, keluhan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan pasar lebih baik ke depan.
Namun, Antoni menegaskan penyitaan dua lapak yang dipersoalkan dilakukan karena alasan tertentu. Ia menyebut pemilik lapak sempat terlibat masalah dengan petugas keamanan sehingga manajemen mengambil tindakan tegas.
“Untuk lapak milik saudara Angkut Jauhari dan Junaidi, sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi karena yang bersangkutan sempat terlibat penganiayaan terhadap petugas keamanan, maka kami mengambil langkah tegas,” ungkapnya.
Soal rencana kenaikan retribusi, Antoni memastikan kebijakan itu masih ditunda dan belum ada keputusan dari direksi pusat.
“Kenaikan retribusi sementara ini ditunda, belum ada keputusan lebih lanjut dari manajemen,” tambahnya.(*)
