Palembang, JITOE.com – Pemkot Palembang tengah mematangkan program pembinaan bagi siswa yang bermasalah melalui pendekatan semi-militer. Namun, realisasi program ini masih menunggu izin resmi dari Panglima TNI lantaran akan menggunakan fasilitas militer sebagai lokasi pelatihan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menjelaskan proses pendekatan dan kajian teknis telah dilakukan bersama Yonif 200 Raider. Ia menyebutkan bahwa rencana ini ditargetkan bisa segera dijalankan, mengingat urusan substansi dan kesiapan awal sudah rampung.
“Masih menunggu rapat dan izin dari Panglima TNI. Setelah itu baru bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Ratu Dewa, menjelaskan kondisi terakhir pengajuan tersebut, Selasa (03/06/2025).
Setelah izin turun, Pemkot akan menggelar rapat lanjutan yang melibatkan berbagai stakeholder. Di antaranya adalah Komnas HAM, KPAI, Kemenkumham, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren, agar pelaksanaan program bisa berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan polemik.
Rencana ini merupakan salah satu strategi Pemkot Palembang untuk mengatasi persoalan siswa yang terlibat masalah kedisiplinan dan sosial di lingkungan sekolah. Program pembinaan tersebut akan berlangsung selama dua minggu, dengan harapan membentuk karakter siswa yang lebih kuat, tertib, dan bertanggung jawab.
Menurut Ratu Dewa, sinergi berbagai pihak sangat penting agar pelatihan ini tak hanya menjadi sekadar pendekatan keras, tetapi tetap mengedepankan unsur pendidikan dan perlindungan anak.
“Kita akan rapat bersama pihak-pihak terkait seperti dari perlindungan anak, pondok pesantren, Komnas HAM, dan Kemenkumham untuk menyusun mekanisme teknisnya,” jelasnya.
Pemkot menegaskan pendekatan ini bukan untuk menghukum, melainkan sebagai upaya membina melalui jalur kedisiplinan. Dengan sinergi dari berbagai unsur, Pemkot berharap pendekatan baru ini mampu menghadirkan solusi terhadap permasalahan siswa yang tidak bisa ditangani dengan cara konvensional.(*)
