Banyuasin, JITOE.com – Ratusan massa dari Aliansi Persatuan Organisasi Masyarakat Banyuasin menuntut agar Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, segera mundur dari jabatannya, Rabu (19/03/2025). Desakan ini muncul setelah sebuah video beredar luas di masyarakat dan memicu kegaduhan. (Baca: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Video Perjalanan Dinas DPRD Banyuasin ‘Rembes’).
Dalam aksi yang dipimpin oleh Salim Owner, para demonstran tidak hanya menyoroti sikap Ketua DPRD, tetapi juga dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas (Perdin) oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
“Kami tidak akan tinggal diam. Masalah ini akan kami laporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Jika perlu, kami juga akan membawa laporan ini ke DPP Partai Gerindra agar Ketua DPRD segera dievaluasi,” kata Salim.
Massa meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. Mereka juga menekankan bahwa anggota DPRD harus menjalankan tiga fungsi utama mereka dengan benar, yakni membuat peraturan (legislasi), mengelola anggaran daerah (APBD), dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Gelombang protes ini dipicu oleh sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, beberapa anggota DPRD terlihat tertawa saat membahas usulan efisiensi anggaran. Hal ini memicu kemarahan masyarakat, terutama karena Banyuasin sedang menghadapi bencana banjir dan cuaca ekstrem.
“Video itu menunjukkan rendahnya empati wakil rakyat terhadap kesulitan masyarakat. Kami mendesak kejaksaan untuk segera mengusut penggunaan anggaran perjalanan dinas yang diduga disalahgunakan,” ujar Salim dengan nada kesal.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Ketua Fraksi Gerindra, Saripudin, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan diteruskan ke pimpinan partai dan pihak terkait.
“Kami akan menyampaikan tuntutan ini ke DPP Partai Gerindra dan Badan Kehormatan DPRD. Segala keputusan akan mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Aliansi Ormas Banyuasin menegaskan bahwa jika tidak ada penyelesaian yang adil dan transparan, mereka akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat terus mengawasi kinerja wakil rakyat dan menuntut mereka bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.(*)
