Palembang, JITOE.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Aktivis Pemantau Keseimbangan BBM Sumbagsel bersama Pekat IB Sumatera Selatan menggeruduk kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Jalan A Yani, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Rabu (21/01/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan keberatan atas dugaan penyimpangan dalam tata kelola serta distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar, yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi membakar ban bekas di depan kantor Pertamina sebagai simbol protes. Aktivitas itu sempat mengganggu arus lalu lintas dan menarik perhatian pengguna jalan di sekitar lokasi.
Ketua Pekat IB Sumsel, Suparman Romans, menyampaikan aliansi datang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel yang dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi persoalan serius dalam sistem distribusi BBM di lapangan, terutama pada penyaluran solar yang kerap mengalami kelangkaan di sejumlah daerah.
“Kami menemukan indikasi adanya penyelewengan dalam penyaluran BBM di lapangan, termasuk dugaan pembiaran yang dilakukan perusahaan terhadap praktik penjualan BBM secara ilegal,” kata Suparman.
Dia menyebut kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah penghasil energi sekaligus penopang pasokan energi nasional.
Dia juga menyinggung adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses perizinan pertashop, termasuk kebijakan kewajiban deposit yang dinilai tidak rasional dan berpotensi memperburuk tata kelola distribusi BBM.
Dalam aksinya, massa turut mengangkat persoalan antrean panjang kendaraan pengangkut BBM yang kerap terjadi dan memicu kemacetan di jalan umum akibat sistem distribusi yang dinilai belum tertata dengan baik.
Atas berbagai persoalan tersebut, aliansi mendesak Direktur Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk mengambil langkah tegas, termasuk menertibkan SPBU yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.
Massa aksi juga meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Polda Sumatera Selatan, agar turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM di wilayah tersebut.
Selain itu, aliansi meminta Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan jam pelayanan BBM solar pada malam hari yang dinilai belum menyelesaikan persoalan distribusi.
“Kebijakan itu hanya memindahkan waktu kemacetan, bukan mengatasi akar masalah,” ungkapnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Pjs Manager CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Ia memastikan Pertamina akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui koordinasi internal serta dengan pihak terkait, serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)
