Palembang, Jitoe.com – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan regulasi hukum sebagai langkah untuk menyatakan penolakan terhadap praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayah tersebut.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah kota berkomitmen menyusun regulasi sebagai langkah preventif dalam menyikapi persoalan LGBT.
“Kita mengetahui bahwa sudah ada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara, termasuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah,” ujar Ratu Dewa di Palembang, Minggu seperti yang dilansir Antara.
Selain menyiapkan regulasi, Pemkot Palembang akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan ustadz, ustadzah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Palembang juga akan menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Kota Palembang.
“Surat edaran tersebut akan segera kami keluarkan sebagai bentuk langkah awal dalam upaya pencegahan praktik LGBT di Kota Palembang,” katanya.
Ratu Dewa menjelaskan penyusunan regulasi dilakukan secara komprehensif dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah daerah melalui proses kajian dan analisis.
Ia menambahkan, pemerintah akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya unsur keagamaan, dalam penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengajak seluruh elemen keagamaan di Kota Palembang untuk bersama-sama membahas regulasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Palembang yang kita cintai,” ujarnya.
