Jakarta, Jitoe.com — Dewan Pers menyayangkan tindakan Istana Kepresidenan yang mencabut akses peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai ia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam siaran pers tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Insiden bermula saat Presiden Prabowo tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), usai melakukan kunjungan luar negeri. Dalam sesi wawancara dengan wartawan, Diana Valencia sempat mengajukan pertanyaan seputar kasus keracunan makanan dalam program MBG yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pertanyaan tersebut dijawab singkat oleh Presiden Prabowo yang kemudian beralih membahas agenda pertemuannya dengan sejumlah kepala negara di Sidang Majelis Umum PBB.
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo kala itu.
Namun tak lama setelah sesi tersebut, akses Diana Valencia untuk meliput kegiatan Presiden di lingkungan Istana dilaporkan dicabut.
Menurut sejumlah sumber, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden sebelumnya telah mengarahkan agar pertanyaan dari wartawan hanya seputar hasil kunjungan Presiden ke PBB. Namun, pertanyaan Diana dinilai di luar arahan tersebut.
Dewan Pers mengecam tindakan pencabutan akses peliputan itu dan menyebutnya sebagai bentuk pembatasan terhadap tugas jurnalistik yang sah dan dijamin undang-undang.
“Jurnalis memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan isu publik. Pembatasan seperti ini bisa menjadi contoh yang buruk dalam praktik demokrasi dan kebebasan pers,” tegas Komaruddin.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi serta ruang bagi kritik dan pertanyaan dari media adalah bagian esensial dari sistem demokrasi. “Langkah seperti ini justru menunjukkan kemunduran dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, membenarkan bahwa akses peliputan jurnalisnya telah dicabut. Dalam keterangan resmi perusahaan di Jakarta, Minggu (28/9), Titin menyampaikan bahwa kartu identitas pers Istana milik Diana Valencia diambil langsung oleh petugas BPMI di kantor CNN Indonesia pada Sabtu malam sekitar pukul 19.15 WIB.
“Kami terkejut atas tindakan ini dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa ada penjelasan resmi,” ujar Titin.
CNN Indonesia, kata dia, telah mengirim surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi dan pemulihan hak peliputan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun BPMI terkait insiden ini. (sumber jpnn, indonesiaglobe)
