Jakarta, JITOE.com – Usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menghapus sistem pemilihan kepala daerah secara langsung kembali memanaskan wacana politik nasional. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyebut pemilihan langsung selama ini dinilai mahal dan belum efektif dalam mendorong kemandirian daerah. Sebagai alternatif, PKB menawarkan skema baru: gubernur ditunjuk oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.
Skema ini disampaikan Cak Imin saat perayaan Harlah ke-27 PKB. Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil evaluasi internal partai serta masukan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, kepala daerah saat ini harus mengeluarkan biaya politik yang sangat tinggi—bahkan cenderung tidak masuk akal—untuk memenangkan kontestasi.
“Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya, mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional,” kata Cak Imin di Senayan, Rabu (23/07/2025) malam.
Selain soal biaya, PKB juga menyoroti lemahnya kemandirian pemerintah daerah pasca-Pilkada langsung. Cak Imin menilai banyak kepala daerah justru masih bergantung penuh pada keputusan dan pendanaan dari pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum berhasil mendorong otonomi daerah secara optimal.
Gagasan tersebut bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak menilai skema ini berpotensi memangkas esensi demokrasi partisipatif. Meski demikian, Cak Imin tetap mendorong agar ide ini dibahas secara terbuka demi mencari sistem yang lebih efisien dan efektif dalam proses pembangunan daerah.
Sementara itu, wacana perubahan sistem Pilkada juga mencuat di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan sejumlah partai politik tengah menyiapkan simulasi dan kajian internal untuk menanggapi potensi perubahan mekanisme Pilkada.
Menurut Dasco, langkah ini merupakan respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
“Mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/07/2025).
Meski belum ada keputusan final, isu perubahan Pilkada menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Jika usulan ini benar-benar dibahas lebih lanjut, maka perubahan besar dalam sistem demokrasi daerah bisa saja terjadi ke depan.(*)
