Bandar Lampung, JITOE.Com – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat mengukuhkan jajaran direksi baru PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama (LJU), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/9/2025).
Pengukuhan ini menetapkan Asep Muzaki sebagai Direktur Utama PT Wahana Raharja didampingi Yurita Sari sebagai Direktur Operasional. Sementara itu, pucuk kepemimpinan PT Lampung Jasa Utama dipegang oleh Oktavianus Yulia sebagai Direktur Utama bersama Amri Zamani sebagai Direktur Operasional.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa penunjukan jajaran baru ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat dan peran strategis BUMD di Lampung. Ia menegaskan bahwa BUMD harus keluar dari bayang-bayang masalah lama dan bertransformasi menjadi institusi bisnis yang sehat, inovatif, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah.
“BUMD jangan hanya jadi nama di atas kertas. Semua masalah yang sempat membelit sudah selesai, jangan ada lagi keraguan untuk berinovasi. Saya ingin BUMD ini berani mencari peluang, melakukan terobosan, dan menghasilkan profit yang nyata bagi daerah,” ujar Mirza.
Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini membatasi ruang gerak pembangunan daerah adalah masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Melalui penguatan BUMD, Lampung diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pembangunan dapat dijalankan lebih leluasa tanpa terlalu mengandalkan transfer pusat.
“Kalau PAD kita meningkat, otomatis ruang fiskal kita juga semakin besar. Dengan begitu, pembangunan di Lampung tidak selalu menunggu restu pusat. Inilah yang saya maksud dengan kemandirian fiskal,” tegasnya.
Tak hanya menekankan peran direksi baru, Gubernur Mirza juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam memperkuat ekosistem BUMD. Ia menyebutkan organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Hippi dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung pengembangan usaha BUMD.
“BUMD tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan organisasi pengusaha, akademisi, dan juga masyarakat sangat dibutuhkan. Semakin banyak sinergi, semakin besar pula peluang usaha yang bisa dikembangkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan bahwa BUMD harus mampu belajar dari pengalaman masa lalu, terutama terkait dengan masalah keuangan hingga perkara hukum yang pernah mencoreng citra. Menurutnya, jajaran direksi baru memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMD.
“Jangan sampai kesalahan lama terulang. Direksi baru harus membawa BUMD ke arah yang lebih bersih, transparan, dan profesional. Saya ingin perusahaan daerah ini benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menjadi beban,” katanya.
Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menaruh harapan besar agar PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama menjadi contoh nyata bahwa BUMD bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah.
Ke depan, arah kebijakan BUMD tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset dan jasa, tetapi juga membuka ruang-ruang usaha baru yang berorientasi pada produktivitas, inovasi, serta keberlanjutan. Dengan begitu, Lampung tidak hanya memperkuat perekonomian daerah, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, pelayanan yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (*)
