JITOE.com – Menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, publik dihebohkan dengan aksi pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece. Bendera berlogo tengkorak dan topi jerami ini menjadi viral lantaran dikibarkan dalam momen yang dianggap sakral. Dalam dunia manga, Jolly Roger merupakan lambang kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, ketika dikaitkan dengan simbol negara, muncul kekhawatiran akan adanya narasi yang berpotensi menimbulkan provokasi.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak mencampurkan simbol budaya populer dengan momen kenegaraan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, termasuk bendera merah putih. Apresiasi tetap diberikan terhadap kreativitas warga, namun harus tetap dalam batas kewajaran dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
BG menegaskan bahwa jika ada indikasi kesengajaan menyebarkan simbol yang dianggap mencederai simbol negara, maka pemerintah tak akan ragu untuk bertindak.
“Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan ‘Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun’ Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata BG.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar Baharuddin turut menanggapi munculnya bendera bajak laut menjelang perayaan nasional tersebut. Dalam kegiatan pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, ia menekankan bahwa memimpin negara bukan perkara sederhana. Tantangan global, termasuk perang tarif dan instabilitas dunia, membuat tugas pemerintahan kian kompleks.
Ia mengajak masyarakat untuk menguatkan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Bahtiar menilai bahwa pada usia ke-80 tahun Indonesia, semangat kebangsaan harus dikedepankan, termasuk dengan cara yang sederhana seperti memasang bendera merah putih. Bagi Bahtiar, simbol ini lebih dari sekadar kain: ia adalah pengikat persatuan antar suku, wilayah, dan latar belakang.
Terkait penggunaan simbol One Piece, Bahtiar tidak memberikan larangan eksplisit. Ia mengatakan selama dilakukan secara natural dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu, masyarakat bebas berekspresi.
“Ya silakan saja, natural saja, semua warga negara boleh, tapi semangat persatuan itu kita kuatkan, apa yang menyatukan kita saya orang Bone ini orang Bali salah satunya ya bendera merah putih,” ungkapnya.
Ia juga tidak ingin berandai-andai apakah fenomena bendera bajak laut akan berkembang menjadi gerakan masif. Fokusnya adalah pada kampanye pembagian jutaan bendera merah putih ke pelosok Indonesia. Lewat program ini, ia ingin semangat nasionalisme kembali disemai di tengah masyarakat.
Sementara itu, analis komunikasi politik Lisa Ariyanti sebagaimana dilansir dari Republika, menanggapi tren simbol budaya populer yang kini disematkan oleh para tokoh publik.
Ia menyebut logo klan Uzumaki yang dikenakan Gibran Rakabuming pada saat debat Capres dan Cawapres 2024 lalu, dapat merepresentasikan keinginan untuk meneruskan visi Presiden Jokowi.
Dalam cerita Naruto, Boruto—anak dari Naruto—memiliki semangat melanjutkan perjuangan ayahnya. Narasi tersebut menurut Lisa sejalan dengan posisi Gibran sebagai cawapres muda yang disebut-sebut ingin membuktikan kapasitasnya meski sempat diremehkan.
Lisa juga menyinggung pin bajak laut topi jerami yang dikenakan Gibran. Menurutnya, simbol itu bisa jadi menyiratkan pesan tentang hilirisasi dan ketahanan maritim Indonesia. Dalam serial One Piece, Luffy yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut dikenal sebagai pemimpin yang membela rekan dan wilayahnya.
“Kenapa dia (Gibran) pakai pin bajak laut? Itu mungkin maksudnya maritim kita akan dijaga. Jadi, siapa pun yang menyenggol teritorinya itu mungkin akan dilawan,” kata Lisa.
Lisa menambahkan, pesan tersirat lewat simbol-simbol ini bisa saja dimaknai sebagai bentuk komunikasi politik baru yang lebih dekat dengan generasi muda. Namun demikian, penting bagi tokoh publik untuk tetap mengedepankan konteks dan sensitivitas publik agar pesan yang ingin disampaikan tidak disalahartikan.(*)
