Jakarta, JITOE.com – Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dipastikan belum bisa berjalan optimal tahun ini. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa realisasi penuh program tersebut baru dimungkinkan pada 2026, karena APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan era Presiden Jokowi.
Fahri menegaskan, seluruh program besar dari pemerintahan baru, termasuk pembangunan tiga juta rumah, baru akan dimasukkan dalam APBN yang dibahas mulai Agustus 2025. Artinya, pelaksanaannya masih harus menunggu tahun anggaran berikutnya.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku sekarang adalah yang disahkan pada zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7). APBN zaman Pak Prabowo akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini,” kata Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/04/2025).
Ia menambahkan bahwa APBN 2025 hanya mengalokasikan sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah, angka yang dianggap belum merepresentasikan skala ambisi Program 3 Juta Rumah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah diminta segera bersiap untuk menyerap dana besar yang akan digelontorkan tahun depan.
“Jadi, karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan pada zaman Pak Jokowi. Maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait (Program) 3 Juta Rumah,” jelasnya.
Sementara itu, belum jelasnya cetak biru program juga dikeluhkan pelaku usaha perumahan. Asosiasi pengembang seperti Apersi dan REI menyatakan belum mendapat arahan atau panduan teknis dari pemerintah terkait pelaksanaan program besar ini.
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan bahwa hingga kini para pengembang belum tahu seperti apa konsep tiga juta rumah itu akan diterapkan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ia menyebut, pengembang ingin diajak berdiskusi agar bisa turut menyukseskan program.
Menurutnya, satu-satunya bagian dari program yang sudah terasa berjalan hanyalah skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. Sejak akhir 2024 hingga awal Januari 2025, program ini telah berhasil membantu sekitar 65.000 masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
Junaidi pun berharap pemerintah segera melibatkan sektor swasta secara aktif dalam penyusunan strategi pelaksanaan. Tanpa peta jalan yang jelas, lanjutnya, program ambisius tersebut rawan gagal mencapai targetnya.
“Kita pengen diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa?” ungkap Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).(*)
