Palembang, JITOE.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik pembukaan blokir anggaran nasional sebagai peluang mempercepat realisasi program pembangunan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut, dengan dibukanya blokir tersebut wilayahnya berpotensi menerima dana antara Rp1 hingga Rp2 triliun.
“Kita berharap dengan dibukanya keran ini, semua yang belum di transfer dari pusat yang menjadi haknya Sumsel dapat segera di transfer. Artinya menjadi angin segar, karena memang yang belum dikirim 1 hingga 2 Triliun,” ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru,
Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan mencatat total anggaran yang dibuka kembali mencapai Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara melalui kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah.
Langkah pembukaan blokir ini juga dilakukan demi menyesuaikan arah belanja negara dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai, alokasi anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menjaga kualitas pengeluaran negara.
Sebagian besar anggaran yang sebelumnya dibekukan berasal dari dua kelompok besar. Sebanyak Rp48 triliun dibuka dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya senilai Rp86,9 triliun berasal dari 76 kementerian/lembaga lainnya.
Melalui inpres tersebut, pemerintah mencanangkan efisiensi belanja negara hingga Rp306,7 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan belanja K/L dalam APBN, dan Rp50,6 triliun berasal dari efisiensi transfer melalui APBD.
Kementerian Keuangan menegaskan anggaran yang kembali dibuka akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta perlindungan sosial.
Dengan dibukanya anggaran tersebut, pemerintah daerah seperti Sumsel diharapkan bisa kembali bergerak cepat menyelesaikan proyek-proyek yang sebelumnya tertunda. Sejumlah kepala daerah pun telah menyatakan kesiapan dalam memanfaatkan alokasi dana ini secara optimal dan tepat sasaran.(*)
